MEMENANGKAN CALON ANGGOTA DPR DAN CALON ANGGOTA DPD RI MUHAMMADIYAH

 MEMENANGKAN CALON ANGGOTA DPR DAN CALON ANGGOTA DPD RI MUHAMMADIYAH

Tepat 78 tahun yang lalu, berdiri satu badan nasional bernama Komite Nasional Indonesia Pusat disingkat KNIP di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945. Dari terbentuknya komite tersebut ada yang spesial bagi Persyarikatan Muhammadiyah, karena Komite tersebut di ketuai langsung oleh seorang kader Muhammadiyah bernama Mr. Kasman Singodimejo kemudian di dampingi oleh Sutardjo Kertohadikusumo sebagai Wakil Ketua pertama, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, Adam Malik sebagai wakil ketua tiga. 

Kehadiran KNIP pada saat itu disebabkan karena kegentingan pemerintah untuk membantu Presiden Republik Indonesia atau disebut Badan Pembantu Presiden yang memiliki fungsi legislasi yang keanggotaannya terdiri dari berbagai elemen masyarakat di antaranya dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi KNIP tidak bertahan lama, usianya hanya bertahan sampai pada tahun 1950. Kemudian KNIP berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. 

Menghidupkan Kesadaran Sejarah 

Jika menilik sejarah tersebut di atas sangat jelas posisi yang di ambil dari seorang Kader Muhammadiyah, entah apa alasan mengapa Kasman bisa menduduki jabatan tersebut, bisa jadi ditandai dengan bagusnya kualitas (High Quality) Kasman, karena memang beliau adalah sosok yang militan, ahli dalam dunia hukum dan juga sebagai aktivis pergerakn Islam (Muhammadiyah dan Jong Islamieten Bond).

Kader Muhammadiyah abad kedua perlu meneruskan semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh Kasman di KNIP/DPR, tidak main-main Kasman menduduki jabatan sebagai Ketua KNIP. Namun sangat disayangkan di era kini, keterlibatan kader Muhammadiyah di Parlemen sangat minim sekali dan menurut saya ini berbahaya jika Organisasi sebesar dan sebagus Muhammadiyah yang memiliki misi mencerahkan semesta dan memajukan peradaban Indonesia, namun kader yang masuk Parlemen Kab/Kota, Provinsi, dan RI hanya segelintir orang saja. 

Mau sampai kapan Parlemen di penuhi oleh orang-orang yang pemahaman kebangsaan dan keislamannya tidak sebagus kader Muhammadiyah. Muhammadiyah punya legacy dalam mendirikan negara Indonesia, lantas mengapa dalam kontestasi politik nasional, Muhammadiyah seolah-olah tidak ada gaungnya dan seperti malu-malu dalam berpolitik ada apa gerangan?

Kita perlu belajar dengan deretan nama besar kader Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Roem, Kahar Muzakkir, Buya Hamka, Ir. Soekarno, AR. Baswedan, Jendral Sudirman, Ir. Juanda yang di masa lalu bersusah payah mengawal bangsa ini lewat jalur Eksekutif-Legislatif. Lantas mengapa di abad ini kita tidak punya daya juang berjamaah untuk mengawal Eksekutif-Legislatif di negara ini.

Saatnya Muhammadiyah Coblos Muhammadiyah 

Memasuki tahun 2024 bertanda bahwa pencoblosan Calon Presiden, Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD akan di langsungkan pada 14 Februari 2024. Melihat atmosfer politik di tahun politik 2023-2024 terlihat banyak sekali kader Muhammadiyah yang berbondong-bondong masuk dalam pusaran politik untuk memperebutkan posisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan Suksesi Calon Presiden.

Atmosfer politik tersebut cukup membanggakan karena kader-kader tersebar dari berbagai partai politik, tidak hanya berkumpul pada satu partai saja. Sudah selayaknya setiap pertandingan politik nasional kader Muhammadiyah itu ikut serta berjamaah tentu dengan misi dakwah Siyasah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Kader Muhammadiyah itu jelas kok gerakannya jika duduk di DPR dan DPD RI akan membela hak-hak rakyat, akan membela hak-hak Islam, dan insyaAllah pasti membawa misi gerakan Muhammadiyah. 

Bayangkan saja jika legislatif dan senator dari perwakilan Muhammadiyah bisa duduk betapa strategisnya memfasilitasi dan memperjuangkan kehendak yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah misalnya dalam ihwal Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Lingkungan dan lain sebagainya.

Tetapi, itu semua tidak akan terjadi jika kader dan warga Muhammadiyah tidak solid memenangkan calon legilatif dan calon senator dari Muhammadiyah. Ketika tidak solid,  jelas ini adalah bentuk ketidakseriusan dalam berdakwah amar ma’ruf nahi mungkar di jalur politik seperti yang di jalankan oleh Muhammadiyah generasi awal.

Kita perlu belajar dari sejarah, ketika eksekutif tidak becus dalam menjalankan amanah rakyat, Muhammadiyah sering dalam kajiannya menilai kebijakan pemerintah tidak pro terhadap rakyat dan alam lingkungan. Langkah yang selalu di ambil dalam hal tersebut ialah Judisial Review ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan selalu tidak diakomodir oleh lembaga tersebut alias gagal tidak ada hasil.

Juga sama yang dilakukan oleh Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, hasilnya juga sama, gagal. 

Namun berbeda jika situasinya kader Muhammadiyah banyak di Parlemen, kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat akan di hajar habis-habisan oleh DPR, ini jauh lebih kongkret gerakannya.

Acapkali menjadi anomali dalam pemikiran warga dan kader Muhammadiyah bahwa politik praktis itu kotor, syubhat dan menjijikkan. Padahal politik itu sebenarnya hanya instrumen atau alat saja, yang menjadi masalah adalah orang yang menggunakan alat ini. Pelakunya apakah menjadikan politik untuk menyejahterakan rakyat atau menyengsarakan rakyat, memperkaya diri dan golongannya belaka. 

Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Zuli Qodir Cendekiawan Muhammadiyah pada saat menyampaikan materi di forum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pondok Shabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta bahwa Politik adalah alat paling jitu untuk mencapai Kesejahteraan Rakyat.

Rahmat Rusma Pratama, SH 

(Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *