Prihatin Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Kecil, Muhammadiyah Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Progresif

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANJARNEGARA—Prihatin atas kesejahteraan petani, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pelaku usaha kerakyatan lainnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan progresif.

Demikian disampaikan oleh Haedar Nashir pada, Kamis (29/9) di acara Semarak Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dan Peresmian Rumah Produksi Mocaf yang diadakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah dengan Rumah Mocaf Indonesia, di Banjarnegara.

Kebijakan progresif di bidang ekonomi kecil, kata Haedar merupakan bagian dari perintah konstitusi. Pemerintah harus aktif mendorong permodalan bagi pelaku ekonomi kecil termasuk petani, karena susahnya mendapat modal ini merupakan realitas yang dihadapi oleh rakyat sampai ke pelosok-pelosok tanah air.

“Kedepan memang negara perlu lebih hadir secara lebih progresif, bagaimana caranya ?. saya percaya negara ini punya ahli, punya power dan lain sebagainya itu,” tutur Haedar.

Menyambut tahun Pemilu 2024, Haedar menghimbau siapapun Presidennya nanti supaya mempunyai kebijakan progresif untuk rakyat. Bukan kebijakan yang populer saja. Menurutnya, membangun citra itu sudah masa lalu. Tetapi kedepan itu bagaimana membawa dan mengangkat martabat rakyat dan kesejahteraannya.

“Saya pikir Muhammadiyah akan bersama siapapun yang membawa kemajuan itu dan karena itu juga kita himbau pada Warga Muhammadiyah memasuki tahun politik itu tidak usah bawa kental-kental ideology,” imbau Haedar.

Karena masalah terbesar yang dihadapi oleh rakyat saat ini adalah masih rendahnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya lebih sepakat kepada siapapun yang bisa memajukan kesejahteraan dan keadaban rakyat. Menurutnya, meski Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan namun persoalan keumatan yang mendasar ini tetap menjadi perhatian.

Pada kesempatan ini Haedar juga menyoroti tentang kebijakan impor, sebagai negara agraris harusnya bisa mencukupi beberapa bahan pokok dari dalam negeri sendiri. Maka dirinya mendukung gerakan kedaulatan pangan yang digulirkan oleh MPM.

“Masyarakat bawah itu harus kita usung bersama, mari kita bangun kebersamaan ini”. imbuhnya.

Di abad kedua ini, Muhammadiyah juga akan memasifkan gerakan bidang ekonomi sebagai pilar keempat hasil Muktamar ke-47. Muhammadiyah akan menggelindingkan program-program pemberdayaan ekonomi baik yang berbentuk konglomerasi maupun yang menyangkut ekonomi kerakyatan atau UMKM.

“Jadi apa yang kita (Muhammadiyah) usahakan ini sebenarnya bukan untuk Muhammadiyah, tapi untuk masyarakat luas,” tutur Haedar.